TARAKAN – Keamanan pangan hasil perikanan tidak cukup dijaga setelah produk masuk pasar. Pengawasan sejak penangkapan, budidaya, pengolahan hingga distribusi menjadi fokus kerja sama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kalimantan Utara (Kaltara).
Kerja sama periode 2026–2029 itu diarahkan untuk memperkuat koordinasi pengawasan, meningkatkan ketepatan penanganan temuan, serta memastikan mutu dan keamanan produk perikanan tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen.
Kepala BPPMHKP Tarakan Piyan Gustaffiana mengatakan, pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahapan rantai produksi perikanan. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi persoalan mutu dan keamanan pangan sebelum produk beredar di masyarakat.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika produk sudah beredar. Tahapan produksi, penangkapan, budidaya, pengolahan, sampai distribusi juga perlu diperhatikan agar mutu dan keamanan produk tetap terjaga,” kata Piyan, Minggu (11/10/2026).
Sebagai tindak lanjut, BPPMHKP Tarakan dan Balai POM di Tarakan menandatangani rencana aksi pada 5 Oktober 2026. Kesepakatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan kerja sama kedua lembaga di berbagai daerah selama periode 2026–2029.
Rencana aksi tersebut mencakup enam bidang, yakni pengawasan produksi dan peredaran, pengujian laboratorium, pendampingan pelaku usaha, pertukaran data dan informasi, edukasi publik, serta dukungan perluasan pasar ekspor.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi diarahkan untuk menjangkau sentra produksi, kegiatan penangkapan dan budidaya, pengolahan, hingga distribusi produk perikanan. Dengan cakupan tersebut, potensi masalah diharapkan dapat diketahui lebih dini sebelum berdampak pada konsumen.
Namun, efektivitas pengawasan juga bergantung pada kejelasan pembagian tugas dan kecepatan tindak lanjut setiap temuan. Kedua lembaga perlu memastikan komunikasi berjalan efektif agar penanganan persoalan tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan.
“Pengawasan perlu mampu merespons persoalan keamanan pangan dengan cepat. Pertukaran informasi juga harus berjalan baik agar penanganan temuan bisa dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Selain pengawasan lapangan, kerja sama tersebut mencakup dukungan pengujian laboratorium melalui penyelarasan metode dan pemanfaatan kapasitas pemeriksaan kedua lembaga. Pelaksanaannya tetap mengikuti prosedur serta kewenangan masing-masing instansi untuk mendukung keakuratan penilaian mutu dan keamanan pangan.
Pertukaran data hasil pengawasan, informasi temuan kasus, serta penelusuran produk atau traceability juga menjadi bagian dari rencana aksi. Ketersediaan informasi yang saling terhubung diharapkan memudahkan penelusuran apabila ditemukan produk yang diduga bermasalah.
Di sisi lain, pembinaan akan menyasar nelayan, pembudidaya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga industri pengolahan ikan. Pendampingan dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta bantuan pemenuhan standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.
Piyan mengatakan, pemahaman pelaku usaha terhadap standar yang berlaku menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas produk perikanan.
“Pelaku usaha perlu memahami standar mutu dan persyaratan keamanan pangan yang berlaku. Karena itu, pendampingan diperlukan agar produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan dan dapat dipasarkan sesuai persyaratan,” tuturnya.
Pengawasan juga diimbangi dengan edukasi kepada konsumen agar masyarakat mampu memilih produk perikanan yang aman, bermutu, dan bergizi. Dengan demikian, perlindungan pangan tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah, tetapi juga didukung kesadaran masyarakat.
Sementara itu, dukungan terhadap perluasan pasar ekspor diarahkan pada pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan sesuai persyaratan negara tujuan. Kepatuhan terhadap standar tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan pembeli dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk perikanan Kalimantan Utara.
“Pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Harapannya, produk perikanan dari Kalimantan Utara semakin mampu memenuhi ketentuan dan menjangkau pasar yang lebih luas,” kata Piyan.
Kerja sama hingga 2029 itu diharapkan memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Konsistensi pelaksanaan, pertukaran informasi, pengujian, dan pendampingan akan menjadi faktor penting untuk memastikan pengawasan dari hulu ke hilir berjalan efektif. (ryn)
